BELA NEGARA TIDAK HARUS DENGAN MEMIKUL SENJATA

Bela negara tidak harus dengan memikul senjata dan melatih fisik untuk menghadapi perang, Itu harus dimaknai secara luas. Kesuksesan di bidang yang digeluti merupakan wujud membela negara. Ditambah kesuksesan tersebut memberikan kontribusi yang konkret terhadap pertahanan Indonesia dalam megahadapi ancaman dari luar.

“Jadi jangan dimaknai sempit. Biar pun ada dimensi militernya, tidak ada salahnya bila nilai-nilai militer positif diadopsi dan dikembangkan. Jangan terjebak dalam trauma dan stigma dimasa lalu,

Ia menilai pendidikan bela negara mampu memperkuat pemahaman masyarakat terkait dengan identitas sebagai warga negara Indonesia yang harus dijunjung dan dipertahankan. (Asmu/Berbagai sumber)

Era Globalisasi membuat pengaruh kultur budaya dan kebiasaan dari negara lain dapat mempengaruhi pola hidup masyarakat Indonesia. Maka pendidikan bela negara sangat perlu untuk perkuat karakter bangsa.

“Jangan sampai karena derasnya arus globalisasi, pengaruh budaya lain lebih dominan dari pada budaya kita sendiri, yang sebenarnya tidak cocok dengan kultur masyarakat kita. Akhirnya, generasi muda kita tidak tahu ke mana arah tujuan bangsa ini kedepannya,” ungkap Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, seperti dilansir Media Indonesia.

Bela negara pada dasarnya ialah hak dan kewajiban setiap warga negara. Seluruh warga negara dapat berpartisipasi membela Tanah Air dengan profesi mereka masing-masing. Pendidikan bela negara merupakan bentuk pendidikan guna memperkuat kesadaran warga negara Indonesia dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Itu sebabnya model bela negara saat ini banyak cara. Misalnya lewat doktrinasi bela negara agar masyarakat cinta Tanah Air dan rela berkorban. Kemudian yakin pada Pancasila yang dijabarkan secara luas. Masyarakat cinta Tanah Air sesuai profesi masing-masing juga bagian dari bela negara,” ujar mengatakan pihaknya mengakui masih ada kesalahpahaman di masyarakat yang menganggap pendidikan bela negara sama dengan wajib militer sehingga mereka wajib mengikuti kegiatan militerisme.

“Ini perlu diluruskan. Ada satu hal yang perlu diketahui bahwa bela negara tidak sama dengan wajib militer. Walaupun tentara juga membela negara, ini sangat berbeda dengan masyarakat sipil,

Bela negara tidak harus dengan memikul senjata dan melatih fisik untuk menghadapi perang, Itu harus dimaknai secara luas. Kesuksesan di bidang yang digeluti merupakan wujud membela negara. Ditambah kesuksesan tersebut memberikan kontribusi yang konkret terhadap pertahanan Indonesia dalam megahadapi ancaman dari luar.

“Jadi jangan dimaknai sempit. Biar pun ada dimensi militernya, tidak ada salahnya bila nilai-nilai militer positif diadopsi dan dikembangkan. Jangan terjebak dalam trauma dan stigma dimasa lalu,

Ia menilai pendidikan bela negara mampu memperkuat pemahaman masyarakat terkait dengan identitas sebagai warga negara Indonesia yang harus dijunjung dan dipertahankan. (Asmu/Berbagai sumber)

PEMUDA HARUS SADAR DALAM BELA NEGARA

Pemuda dan kesadaran bela Negara adalah sesuatu yang memiliki keselarasan dalam jiwa masing-masing orang terutama dari dalam diri pemuda. Membangun cinta tanah air dalam Kesadaran Bela Negara pada pemuda merupakan sesuatu yang penting dan tidak bisa dianggap suatu hal yang sepele, karena pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang tidak dapat didisparitaskan dari sejarah bangsa ini. Kendati pun demikian, kesadaran bela negara ini jangan pula ditafsir hanya berhubungan dengan angkat senjata melawan musuh dari negara luar belaka, melainkan harus lebih luas memandangnya, sehingga dalam pengejawantahannya, pemuda lebih kreatif mengimplementasikan arti bela negara ini dalam kehidupannya tanpa menghilangkan hakekat bela negara itu sendiri.

Dalam hal ini Pemuda harus sadar bahwa masa depan bangsa dan kepemimpinan negara berada di tangannya. Karena itu pemuda harus mengetahui asas kepemimpinan.

Asas Kepemimpinan adalah kesadaran dan kemauan. Sikap dan ciri pemimpin yang baik adalah:
1. Berilmu, berakhlak, berintegritas, professional, dan pandai
2. Dapat membuat keputusan dan bertangguing jawab atas keputusannya.
3. Dapat mempengaruhi bukan dipengaruhi dan mampu menjadi contoh
4. Bersedia mendengar masukan dan kritik
5. Bisa memberi semangat dan motivasi

Serta pemuda perlu memiliki pengetahun tentang kepemimpinan. Dari apa itu pemimpin, ciri-ciri, dan tugasnya. Pemimpin adalah seseorang yang pandai dan menggunakan kepandaian tersebut untuk menggerakkan diri, organisasi dan masyarakat. Diantara kepandaian yang harus dikuasai adalah:
1) Pandai mengurus diri dan organisasi, termasuk mengatur waktu, keperluan diri sendiri, dan kerja
2) Pandai mendengar dan menghormati apapun pendapat dan kritikan
3) Pandai menganalisa dalam membuat keputusan
4) Pandai berkomunikasi dengan bahasa yang santun
5) Pandai menulis dan mendokumentasi dan mengerti Iptek

Ada pun seorang pemuda dituntut untuk tidak apatis (masa bodoh) atas segala masalah yang menimpa bangsa dan negara. Baik itu masalah bencana alam sampai bencana sosial ekonomi dan politik yang dimana alam bernegara dirusak oleh kebanyakan generasi tua yang haus akan kekuasaan. Pemuda sebagai generasi penerus dan pemegang tali kekuasaan, harus melawan segala kerbobrokan yang ada. Baik di area sosial atau pun politik.

Salah satu solusi jangka panjang menjaga keutuhan, keamanan, dan kenyamanan hidup berbangsa dan bernegara, Indonesia membutuhkan fundamental ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan nasional yang kuat dan kokoh. Tanpa fundamental ketahanan nasional yang kuat, ancaman keamanan dan kenyamanan bangsa sangat rentan. Untuk itu, solusinya adalah pendidikan kewarganegaraan melalui pendidikan bela negara.

.sebagaimana merujuk pada penjelasan di atas, pendidikan bela negara menjadi sesuatu yang wajib, sejalan dengan kenyataan empiris yang berkembang saat ini, yaitu jika dikaitkan dengan kondisi empiris Indonesia yang berada pada persimpangan kepentingan dunia. Realitas empiris inilah yang menjadi satu kebutuhan Indonesia untuk melakukan reorientasi sistem ketahanan nasional

KENAPA MENGAPA HARUS BELA NEGARA?

Kenapa Harus Bela Negara?

Bangsa Indonesia yang memiliki latar belakang sejarah yang begitu kuat, seperti Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 yang begitu hebat, kekuasaannya membentang dari Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimatan dan Sulawesi.

Selain itu terdapat juga Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 yang lebih besar kekuasaannya hampir wilayah Asia Tenggara. Namun sayangnya kehebatan dan kekuasaan terbesar itu akhirnya runtuh.

Keruntuhan kerajaan tersebut bukan diserang oleh kerjaan lain melainkan konflik dari dalam yang berkepanjangan dan sumber konflik di kala itu merebutkan harta, tahta dan wanita.

Sementara itu untuk kejayaan negara lain,kehebatan Uni Soviet yang dulu berkuasa dan ditakuti di dunia namun kenyataannya Uni Soviet saat ini sudah ‘almarhum’ dan pecah. Kehancuran Uni Soviet bukan diserang oleh Amerika namun konflik dari dalam yang berkepanjangan.

“Nah Indonesia mungkin tidak hancur terpecah belah seperti Uni Soviet? Mungkin. Karena saat ini Garuda Pancasila sedang terbaring lemah. Oleh karena itu bangsa Indonesia perlu diselamatkan salah satunya melalui bela negara,” 

Mengapa Harus Ada Bela Negara?

Ketika berbicara tentang bela negara di dalam benak kita adalah latihan perang ala militer. Padahal di dalam bela negara tidak ada kata perang, mulai dari pengertian, maksud dan tujuannya.

Generasi muda harus bisa memahami bela negara untuk pertahanan negara. Pertahanan negara ialah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan ganguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tidak ada kata perang.

ancaman ke depan semakin kompleks dan multidimensional yang terdiri dari ancaman militer dan non militer.

Menurutnya ancaman non militer sangat sulit diprediksi dan diidentifikasi, lebih berbahaya daripada ancaman militer, maka tidak bisa diselesaikan dengan alutsista yang dimiliki TNI secanggih apapun sehingga harus dibangun strategi ketahanan negara yang kuat.

“Kalau ancaman militer mudah diidentifikasi, karena suatu negara apabila akan melakukan perang harus ada pernyataan perang, jika tidak ingin terjadi perang maka melalui jalur diplomasi. Akan tetapi ancaman non militer tidak ada pernyataan perang, masuk rumah tanpa permisi dan setiap hari di kantong kita, contohnya handphone,”

Kita sebagai pembela negara menekankan bahwa mulai saat ini generasi muda harus ditanamkan lima nilai Bela Negarayaitu, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara.

“Jadi apa yang harus dibela untuk negara yaitu, kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa,”

BELA NEGARA

Salah satu upaya wujud lain dalam bela Negara yang dapat dilakukan generasi muda adalah dengan mengikuti Resimen Mahasiswa. Resimen Mahasiswa (disingkat Menwa) adalah salah satu kekuatan sipil yang dilatih dan dipersiapkan untuk mempertahankan NKRI sebagai perwujudan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Markas Satuan komando Menwa bertempat diperguruan tinggi di kesatuan masing-masing yang anggotanya adalah mahasiswa atau mahasiswi yang berkedudukan di kampus tersebut. Menwa merupakan komponen cadangan pertahanan negara yang diberikan pelatihan dasar militer seperti penggunaan senjata, taktik pertempuran, survival, terjun payung, bela diri militer, senam militer, penyamaran, navigasi dan sebagainya

apabila seluruh para pemuda/mahasiswa  sudah memiliki bekal dalam diri mereka berupa pengetahuan terhadap kesadaran bela Negara maka dengan otomatis mereka tidak akan ada keraguan lagi untuk membela Negara ini terutama dari Negara lain dizaman yang telah maju ini.

Tetapi terkadang ada juga individu-individu yang tidak mempedulikan Negara dimana ia dilahirkan dan dibesarkan orang-orang ini lah yang dapat merusak bangsa ini. Kita sebagai warga Negara harus memiliki kesadaran dari dalam diri kita demi kemajuan bangsa ini dan membela Negara ini.
Hal penting yang harus disadari pemuda /mahasiswa adalah bahwa pemuda tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas problematika bangsa yang dihadapi saat ini.
Pemuda/mahasiswa harus berperan serta dan berada dalam garis terdepan, dalam melakukan perubahan, hanya dengan demikianlah pemuda menjaga keutuhan bangsa ini, mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan yang lebih besar, untuk mengantisipasi terjadinya penjajahan gaya baru disegala aspek, atas derasnya arus globalisasi yang tak terbendung juga merupakan salah satu menjaga negara ini.

bahwa pelatihan bela negara ini memiliki tujuan mulia, yakni membina dan membentuk generasi muda bangsa Indonesia yang berkepribadian, berakhlak mulia, disiplin, terampil serta memiliki semangat dan kesadaran bela negara.

"Selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara melaksanakan dengan penuh kesadaran tanggungjawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa, 

Hal lain yang tak kalah pentingnya, pemuda/mahasiswa harus memiliki kepekaan sosial dan memiliki tanggung jawab atas kondisi masyarakat saat ini, maka harus turut serta mencari solusinya.

Dengan membangun kesadaran itulah, maka pemuda/mahasiswa telah melakukan salah satu dari sekian banyak aspek untuk menjaga keutuhan Negara ini yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pendidikan bela negara ini menjadi penting, karena pertama kebutuhan legal. Secara hukum, khususnya merujuk Pasal 30 UUD 1945, setiap warga negara memiliki kewajiban bela negara. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan bela negara menjadi sesuatu hal yang legal dan sangat penting dipayungi konstitusi negara yang sangat kuat.

Peranan Pendidikan Kesadaran Bela Negara dalam Pertahanan Negara

 Kesadaran Bela Negara Dalam Pertahanan Negara.

1. Ancaman Militer. Pertahanan negara dibangun untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentukan ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, baik ancaman militer maupun non-militer. Yang dimaksud dengan ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 23 Prp Tahun 1959 tentang keadaan Bahaya yang berbunyi : “Presiden/Panglima Tinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagaian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau perang”. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal.

2.   Bentuk ancaman militer yang dimaksud, antara lain, adalah pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, pemberontakan bersenjata, gerakan separatis, sabotase, spionase, aksi teroryang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri, ancaman keamana di laut atau udara yurisdiksi nasional, dan konflik komunal. Strategi pertahan menghadapi ancaman militer yang berbentuk bukan agresi dihadapi dengan kekuatan TNI sebagai lapis pertahanan militer, baik secara matra atau secara gabungan salam susunan Tri-Matra Terpadu. Besarnya kekuatan yang dikerahkan disesuaikan dengan bentuk, derajat, dan besaran ancaman yang dihadapi.

3. Strategi Pertahanan Militer. Strategi pertahanan dalam menghadapi ancaman militer disesuaikan dengan sumber, serta bentuk dan besarnya ancaman aktual yang mengancam Indonesia. Sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang- undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai Komponen Utama, di dukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Tugas utama TNI adalah menghadapi ancaman militer, yang berbentuk agresi militer yang dilakukan suatu negara dengan tujuan menduduki sebagian atau seluruh wilayah NKRI. Meskipun TNI merupakan Komponen Utama pertahan negara, namum dalam menghadapi ancaman militer, khususnya agresi militer suatu negara, lapis diplomasi sebagai pertahanan non militer tetap menjadi pilihan sebagai lapis pertama untuk mencegah perang atau mengurangi dampak perang. Ancaman militer yang bentuknya bukan agresi militer dihadapi dalam kerangka menegakkan kedaulatan negara, keutuhan, dan keselamatan bangsa Indonesia

. 4.Pertahanan Non-Militer. Ancaman Non-Militer. Ancaman non-militer pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Jenis ancaman non militer dibagi menjadi dua, pertama adalah ancaman yang berkaitan langsung dengan pertahanan negara, misalnya kesengajaan penyebaran penyakit sebagai bagian dari perang biologi. Kedua adalah ancaman non militer yang tidak berkaitan langsung dengan pertahanan negara, misalnya penyebaran penyakit secara alamiah, baik epidemik maupun pendemik

Sifat ancaman non-militer harus dihadapi pulan dengan pendekatan non-militer, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan lembaga pemerintahan di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan dukungan oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa, sedangkan TNI sebagai pendukung

.Dominasi Ancaman Non-militer di Era Globalisasi dan Strategi Menghadapi. Memasuki era globalisai yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi dan informasi sebagaimana kita rasakan bersama saat ini, setidaknya telah mempengaruhi pola dan bentuk ancaman terhadap kedaulatan suatu negara. Ancaman yang semula bersifat fisik (konvensional), yang biasanya juga dihadapi dengan kekuatan fisik (hard power), kini, telah berkembang menjadi multi dimensional (fisik dan non fisik) dengan dominasi ancaman yang bersifat non fisik, serta berasal dari luar dan dari dalam negeri. Jenis ancaman ini merupakan bentuk peperangan baru yang memanfaatkan perkembangan pesat teknologi informasi, termasuk perkembangan di bidang new composite material seperti kimia dan biologi.

Bentuk perang di era globalisasi ini antara lain seperti perang informasi, perang ekonomi, perang budaya, politik bahkan perang peradaban. Di sinilah peranan soft power (kekuatan non-militer) menjadi sangat penting dan mengemuka dalam menghadapi ancaman perang diabad modern ini. Namun demikian, di sisi lain globalisasi juga memberikan dampak positif, antara lain ditandai dengan semakin eratnya hubungan antara bangsa di dunia, yang menciptakan suatu kesaling tergantungan antara negara-negara di dunia. Implementasi pendekatannya komprehensif dan integratif, karena pertahanan negara tidak cukup di dekati dari aspek militer semata, akan tetapi memerlukan pendekatan yang terpadu secara non militer dengan pendekatan secara militer, sebagai satu kesatuan pertahanan dengan senantiasa menyadarkan pada kesadaran bela negara setiap warga negara.

Hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara pasal 7, bahwa sistem pertahanan negara adalah bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, dan dilaksanakan secara menyeluruh, total dan terpadu. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan lembaga pemerintah diluar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan dukungan oleh unsur- unsur lain dari kekuatan bangsa, termasuk mahasiswa, para intelektual Indonesia yang merupakan bagian dari civil society

Pertahanan Non-militer dan Pembinaannya. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 7 bahwa, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan di dukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Subtansi pasal tersebut merefleksikan bahwa pertahanan negara merupakan fungsi pemerintahan negara yang cakupannya tidak hanya terbatas pada pertahanan militer, tetapi juga termasuk ke dalam fungsi lembaga pemerintahan di luar bidang pertahanan

Ancaman non-militer ditangani dengan pendekatan non-militer, sedangkan fungsi pertahanan militer dapat digunakan dalam kondisi tertentu sebagai unsur bantuan. Di sinilah esensi dari Sistem Pertahanan Semesta yang diwujudkan dengan keterlibatan lembaga pemerintahan diluar bidang pertahanan untuk memerankan fungsi pertahanan sipil dalam penanganan ancaman non-militer. Unsur-unsur pertahanan non- militer berada dalam lingkup wewenang dan tanggung jawab setiap instansi pemerintahan di luar Kementrian pertahanan. Oleh karena itu, pembangunan postur pertahanan non-militer menjadi tanggung jawab seluruh Kementrian atau Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPND), yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Mentri Pertahanan.

 Peranan Pendidikan Kesadaran Bela Negara dalam Pertahanan Negara. Sesuai dengan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 penyelenggaraan pertahanan Negara, dapat dilakukan melalui pendidikan Kewarganegaraan; pelatihan dasar militer secara wajib; pengabdian sebagi prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; kewajiban manjadi Komponen cadangan; kewajiban menjadi komponen pendukung; dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kesadaran bela negara merupakan pendidikan dasar bela negara. Pendidikan dasar pada suatu negara lazimnya disebut Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kesadaran Bela Negara yang merupakan pendidikan dasar bela negara, dan merupakan bagian dari komponen sistem pertahanan negara sangat diperlukan dalam menghadapi ancaman militer maupun non-militer

Pentingnya Masyarakat Memiliki Jiwa Bela Negara

Wilayah Indonesia yang sebagian besar adalah wilayah perairan mempunyai banyak celah kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh negara lain yang pada akhirnya dapat meruntuhkan bahkan dapat menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia. Indonesia yang memiliki kurang lebih 13.670 pulau memerlukan pengawas yang cukup ketat. Dimana pengawas tersebut tidak hanya dilakukan oleh pihak TNI/Polri saja tetapi semua lapisan masyarakat Indonesia. Bila hanya mengandalkan TNI/Polri saja yang persenjataannya kurang lengkap mungkin bangsa Indonesia sudah tercabik-cabik oleh bangsa lain. Dengan adanya bela negara kita dapat mempererat rasa persatuan di antara penduduk Indonesia yang saling ber-Bhineka Tunggal Ika. Sikap bela negara terhadap bangsa Indonesia merupakan kekuatan Negara Indonesia bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional dan merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses.

Oleh karena itu, diperlukan suatu konsepsi ketahanan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Dengan adanya kesadaran akan bela negara, kita harus dapat memiliki sikap dan prilaku yang sesuai kejuangan, cinta tanah air serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Dalam kaitannya dengan pemuda penerus bangsa hendaknya ditanamkan sikap cinta tanah air sejak dini sehingga kecintaan mereka terhadap bangsa dan Negara lebih meyakini dan lebih dalam. Dalam sikap bela negara kita hendaknya mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung di negara kita, tidak mungkin kita tunjukan sikap bela negara yang bersifat keras seandainya situasi keamanan nasional terkendali.

Menjaga diri, keluarga dan lingkungan sekitar sudah merupakan salah satu sikap bela negara dalam sekala kecil. Mentaati peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Bahkan menyanyikan lagu bela negara yang diciptakan oleh Dharma Oratmangun atau mengenang hari bela negara yang jatuh pada tanggal 19 Desember yang ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2006 adalah salah satu bentuk bela negara sekala kecil. Sehingga ketika kita sebagai warga negara sudah terbiasa melakukan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan baik dan benar maka seandainya ada konfrontasi atau intervensi terhadap negara, kita akan peka menyikapinya bahkan dengan mengangkat senjata pun kita akan berani karena jiwa bela negara dalam diri kita sudah terlatih dan terbiasa.

Pendidikan pendahuluan bela negara

  

Pengertian Bela Negara Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang di jiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Unsur Dasar Bela Negara Unsur dasar bela negara yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah sebagai berikut : 1. Cinta Tanah Air 2. Kesadaran Berbangsa & bernegara 3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara 4. Rela berkorban untuk bangsa & negara 5. Memiliki kemampuan awal bela negara C. Dasar Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 tertulis bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara“. dan “Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang”. Jadi sudah pasti mau tidak mau kita wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam

Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang Wajib Bela Negara: 1. Tap MPR No. VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional. 2. Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat. 3. Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara Rl. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988. 4. Tap MPR No. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI. 5. Tap MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI. 6. Amandemen UUD '45 Pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3. 7. Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

MEWUJUKAN KESADARAN BELA NEGARA

Untuk mewujudkan kesadaran dan menyatukan konsep pembelaan negara di tengah masyarakat, salah satunya dilakukan melalui penciptaan lagu Mars Bela Negara. Mars ini digubah oleh salah seorang musisi Indonesia yang memiliki nasionalisme, yaitu Dharma Oratmangun.

Selain itu, dalam upaya menjaga kesadaran bela negara, dibuatlah sebuah momen untuk memperingatinya. Hari yang sudah ditetapkan sebagai hari Bela Negara dipilih tanggal 19 Desember. Penetapan ini dimulai tahun 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dituangkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 28 Tahun 2006.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) menyelenggarakan kegiatan peringatan Hari Bela Negara Nasional 

Pemerintah menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara melalui Keppres Nomor 28 Tahun 2006. Penetapan 19 Desember sebagai Hari Bela Negara dipilih untuk mengenang peristiwa sejarah ketika tanggal 19 Desember 1948, saat Belanda melancarkan Agresi Militer ke II dengan mengumumkan tidak adanya lagi Negara Indonesia. Ketika itu, Presiden RI Ir. Soekarno memberikan mandat penuh kepada Mr. Syafrudin Prawinegara untuk menjalankan pemerintahan dengan membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Padang, Sumatera Barat, guna menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia.

Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara sebagai nilai dasar bela negara mencakup cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara.

PERATURAN DASAR HUKUM BELA NEGARA

• Dasar Hukum
• Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang Wajib Bela Negara :
• 1.     Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
• 2.     Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
• 3.     Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988
• 4.     Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
• 5.     Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.
• 6.     Amandemen UUD ’45 Pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3.
• 7.     Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
• 8.     Undang-Undang No.56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih

peserta pelatihan bela negara mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik, pemimpin yang berani benar, dan menjadi pemimpin yang militan yang lahir dengan berbagai prestasi dan kerja keras. Sehingga dalam kepemimpinannya akan membawa manfaat yang nyata bagi organisasi dan orang-orang yang dipimpinnya.
Bela Negara) bisa juga digunakan. Karena dia sudah mempunyai kemampuan Bapulket (Badan Pengumpul Keterangan). Itu intelijen dasar,”

1.    Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia .

2.      berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara

3. Konsep bela negara dapat diartikan secara fisik & non fisik. Secara fisik dengan mengangkat senjata menghadapi serangan/agresi musuh,

.4.  secara non fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan Negara dengan cara meningkatkan rasa nasionalisme

intelijen dasar. Jadi ada Bapuket (Badan Pengumpul Keterangan). Jadi bukan badan sebenarnya, tapi perorangan. Setiap orang yang mengikuti pusdiklat bela negara, dia mengerti bagaimana memaksimalkan pengumpulan informasi,"

Perlu dipahami bahwa usaha pembelaan negara tidak sebatas memanggul senjata semata tetapi meliputi berbagai sikap dan tindakan untuk meningkatkan kemajuan bangsa. Artinya membela negara tidak saja menangkal serangan musuh, melainkan juga membela negara dari kebodohan, kemiskinan, kemunduran, ketidakadilan, perpecahan, dan lain-lain yang menghambat kemajuan bangsa”

UNSUR UNSUR DASAR BELA NEGARA

Unsur Unsur Dasar Bela Negara

Didalam proses pembelaan bangsa, ada beberapa hal yang menjadi unsur penting, diantaranya adalah :

1. Cinta Tanah Air
2. Kesadaran Berbangsa & bernegara
3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi Negara
4. Rela berkorban untuk bangsa & Negara
5. Memiliki kemampuan awal bela Negara
Contoh-Contoh Bela Negara :
1. Melestarikan budaya
2. Belajar dengan rajin bagi para pelajar
3. Taat akan hukum dan aturan-aturan Negara
4. Dan lain-lain.
Dari unsur yang ada tersebut, bisa disebutkan mengenai beberapa hal yang menjadi contoh proses pembelaan negara. Beberapa contoh tersebut diantaranya adalah :
1. Kesadaran untuk melestarikan kekayaan budaya, terutama kebudayaan daerah yang beraneka ragam. Sehingga hal ini bisa mencegah adanya pengakuan dari negara lain yang menyebutkan kekayaan daerah Indonesia sebagai hasil kebudayaan asli mereka.
2. Untuk para pelajar, bisa diwujudkan dengan sikap rajin belajar. Sehingga pada nantinya akan memunculkan sumber daya manusia yang cerdas serta mampu menyaring berbagai macam informasi yang berasal dari pihak asing. Dengan demikian, masyarakat tidak akan terpengaruh dengan adanya informasi yang menyesatkan dari budaya asing.
3. Adanya kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Hal ini sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan bela bangsa. Karena dengan taat pada hukum yang berlaku akan menciptakan keamanan dan ketentraman bagi lingkungan serta mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat.
4. Meninggalkan korupsi. Korupsi merupakan penyakit bangsa karena merampas hak warga negara lain untuk mendapatkan kesejahteraan. Dengan meninggalkan korupsi, kita akan membantu masyarakat dan bangsa dalam meningkatkan kualitas kehidupan.